Sekjen PBB Peringati Satu Tahun Revolusi di Libya

PBB, New York(ANTARA/Xinhua-OANA) - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, yang memperingati satu tahun revolusi di Libya, Jumat (18/2), mengatakan rakyat Libya "sudah dekat dengan masa depan demokratis", yang setahun lalu kelihatannya menjadi "impian yang jauh dari jangkauan".

"Dalam setahun ke depan, PBB siap memberi dukungan terbesarnya bagi upaya rakyat Libya dalam masa peralihan, terutama bagi pemilihan anggota Kongres Nasional dan selanjutnya proses pembuatan undang-undang," kata Ban di dalam pernyataan yang dikeluarkan di Markas PBB oleh jurubicaranya.
Di dalam pernyataan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB itu mendesak "semua rakyat Libya agar bersatu dalam semangat perujukan". Ban juga menekankan revolusi atas nama hak asasi manusia tak boleh dinodai oleh penyiksaan tapi harus mewujudkan keadilan melalui penegakan hukum; dan menjamin perempuan, pemuda dan masyarakat sipil serta seluruhnya didorong untuk memainkan peran penuh mereka dalam pembangunan lembaga yang transparan, melibatkan semua pihak dan dapat bertanggung jawab.
Dengan peralihan menuju demokrasi, Ban menyatakan itu adalah "masa tantangan yang sangat besar, tapi juga adalah saat peluang untuk membangun Libya baru yang menghormati pengorbanan rakyatnya dalam perjuangan mereka bagi kebebasan", demikian laporan Xinhua --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Sabtu pagi.
Karena diilhami oleh aksi perlawanan yang telah melanda Tunisia dan Mesir serta memaksa pemimpin mereka meletakkan jabatan, ribuan warga Libya memulai serangkaian protes terhadap 41 tahun kekuasaan Muamar Gaddafi.
Setelah berbulan-bulan perang saudara, rakyat Libya akhirnya menyaksikan berdirinya pemerintah peralihan yang bertugas menengahi perujukan nasional dan pemulihan keamanan serta ekonomi.
Dewan Peralihan Nasional (NTC), yang berkuasa di Libya, didirikan untuk berfungsi sebagai pemerintah sementara di Libya setelah Gaddafi digulingkan dari kekuasaan dan bahkan dibunuh oleh pasukan oposisi.
Akibat konflik tersebut, Dewan Keamanan PBB membentuk Misi Dukungan PBB di Libya (UNSMIL) guna mendukung penegakan hukum, perujukan nasional dan proses pemilihan umum di negara Afrika Utara itu. (rr)